Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Advisory Board Member Magister Studi Pembangunan, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., menjadi narasumber dalam seminar tersebut. Beliau menyampaikan presentasi berjudul "Prospek Digitalisasi dan Artificial Intelligence dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah".

Beliau menjelaskan digitalisasi yang merupakan proses peralihan dari pencatatan manual menjadi digital. Dukungan kecerdasan buatan (AI), termasuk machine learning dan deep learning, membantu dalam efektivitas kinerja dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Hal tersebut meliputi analisis data, penggunaan chatbot dan asisten virtual, pengolahan bahasa alami, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Beliau mengatakan, kebijakan yang didukung oleh teknologi berbasis digital dan AI membawa sejumlah manfaat, seperti penghematan biaya operasional, peningkatan layanan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Hal itu seperti penggunaan teknologi AI di negara lain, misalnya kontrol kerumunan di Perancis hingga kebijakan politik dengan algoritma di Denmark.

Penggunaan AI di Indonesia sudah diterapkan pada sejumlah bidang seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, keamanan publik, pengelolaan lingkungan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Salah satunya penggunaan AI dalam pengolahan data untuk penanggulangan Covid-19.

Di sisi lain, beliau menilai belum meratanya akses internet di desa untuk pendidikan dan rendahnya literasi digital. “Sebagai respons, pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis, seperti penyediaan akses gratis, pengembangan platform pembelajaran daring, dan pemantapan konektivitas digital,” tuturnya.

Di akhir presentasi, Dr. Hetifah menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi SAPPK ITB, di antaranya pengembangan kurikulum AI untuk kebijakan publik, pelatihan dan workshop AI untuk praktisi kebijakan, kolaborasi dengan industri dan pakar AI, penelitian terapan dalam penggunaan AI untuk kebijakan publik, pelibatan masyarakat, penanganan bias dan etika AI, pemantauan dan evaluasi keberhasilan kebijakan AI, serta kemitraan dengan pemerintah dan organisasi terkait.

Penulis: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)

Editor: M. Naufal Hafizh