Webinar SAPPK ITB: Strategi Penyediaan Permukiman Inklusif
BANDUNG, itb.ac.id - Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB) menggelar webinar sesi kedua bertajuk "Pembangunan Permukiman dalam Konteks Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Inklusif", di Ruang Serba Guna Lt. 6, Labtek IXA, SAPPK ITB, Kamis (30/5/2024). Salah seorang narasumbernya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi, S.T., M.M.
Beliau memaparkan strategi penyediaan permukiman yang inklusif untuk semua dalam presentasinya bertajuk "Strategi Penyediaan Permukiman yang Inklusif untuk Semua". Menurutnya, akses yang setara terhadap perumahan layak, transportasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya merupakan hal penting bagi seluruh warga kota, termasuk kelompok rentan seperti orang dengan disabilitas, anak-anak, dan lansia.
Adapun penyediaan permukiman yang inklusif merupakan bagian dari visi RPJP Kota Bandung 2005-2025 dan RPD Kota Bandung 2024-2026. Target pencapaiannya meliputi penurunan luasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah domestik.
Beberapa isu penataan permukiman dan tata ruang di Kota Bandung saat ini seperti rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni, penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, dan belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas.
"Tantangan utama di Kota Bandung adalah backlog kepenghunian yang terus meningkat, terutama disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan yang memadai," ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPKP Kota Bandung memiliki sejumlah program dan kegiatan, seperti pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
Sejumlah tantangan dalam mencapai tujuan penyediaan permukiman yang inklusif, antara lain seperti munculnya kawasan kumuh baru, kurangnya kuantitas air baku, dan terbatasnya anggaran. Untuk itu, beliau mengusung solusi, seperti pembangunan ke arah vertikal (Rusunawa), pengembangan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan air baku dan optimalisasi anggaran yang berasal dari sumber lain selain APBD.
"Peningkatan kualitas permukiman merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang kuat antar stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat," katanya.
Penulis: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)
scan for download
