Dosen Kelompok Keahlian (KK) Risiko Bisnis dan Keuangan, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Ir. Dzikri Firmansyah Hakam, S.T., Pg.Dip., M.Sc., Ph.D., menjelaskan bahwa batas defisit 3 persen selama ini menjadi salah satu instrumen untuk menjaga disiplin fiskal. Namun, menurutnya, pembahasan mengenai defisit perlu melihat lebih jauh manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari penggunaan anggaran negara.

Ia mengatakan bahwa kondisi fiskal setiap negara berbeda, bergantung pada kapasitas penerimaan, biaya pembiayaan, serta kualitas pengelolaan anggarannya. "Oleh karena itu, besaran defisit bukan satu-satunya indikator untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara," katanya.

Kualitas Belanja Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Dr. Dzikri menilai bahwa ekspansi fiskal dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini berada di kisaran 5 persen. Tambahan pembiayaan berpotensi diarahkan pada investasi produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transformasi energi, dan digitalisasi.

"Meski demikian, peningkatan defisit tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dampaknya sangat bergantung pada efektivitas penggunaan anggaran dan kemampuan investasi publik dalam meningkatkan produktivitas," ujarnya.

Mengacu pada kajian International Monetary Fund (IMF), Dr. Dzikri menyoroti bahwa peningkatan efisiensi investasi publik dapat memperbesar dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan setiap tambahan pembiayaan memberikan manfaat ekonomi yang terukur.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui evaluasi belanja, perbaikan ketepatan sasaran program, serta penguatan penilaian terhadap manfaat proyek pembangunan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas belanja dapat menjadi langkah awal sebelum mempertimbangkan ruang defisit yang lebih besar.

Menjaga Pertumbuhan dan Keberlanjutan Fiskal
Selain peluang pertumbuhan, Dr. Dzikri mengingatkan pentingnya memperhitungkan konsekuensi pembiayaan melalui utang, termasuk pembayaran bunga dan kewajiban pada masa mendatang.

"Tambahan utang yang dikelola secara produktif berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi dan penerimaan negara. Sebaliknya, pembiayaan untuk kegiatan dengan dampak ekonomi terbatas dapat meningkatkan beban fiskal tanpa menghasilkan manfaat yang sebanding," ungkapnya.

Karena itu, ia menekankan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan efisiensi anggaran, penguatan penerimaan negara, dan pengelolaan risiko fiskal.

Dalam perspektif tersebut, wacana pelonggaran batas defisit APBN di atas 3 persen dapat dikaji sebagai salah satu opsi kebijakan, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta manfaat dan risikonya secara menyeluruh.

Beliau memandang bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya defisit, tetapi juga oleh kemampuan anggaran negara dalam meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan manfaat pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.