Roundtable Discussion sesi pagi, 15 Juli 2005, membahas "Manufacture & Automotive" bertempat di ruang pertemuan 2 Campus Center ITB. Dimoderatori oleh Dr. Ing. Ir. Indra Djodikusuma dan narasumber Ir. Khresna Didjaya. Diskusi dibuka dengan mengangkat peran ITB dalam bisnis manufaktur dan automotive. Kemampuan ITB dalam pengelolaan penelitian merupakan kekuatan bisnis tersendiri yang harus terus dikembangkan, demikian pengantar pada diskusi ini. Ir. Khresna Didjaya, pendiri dan pengelola perusahaan "public transport" KANCIL, mengungkapkan kebutuhan masyarakat akan alat transport semakin berkembang tanpa bisa dikendalikan. Permasalahan muncul ketika public transport juga berkembang dan tidak bisa dikendalikan, seiring dengan membanjirnya produk alat transport import yang masuk ke dalam negeri. Ekses yang paling dirasakan adalah polusi dan kemacetan lalu lintas. Indonesia sepatutnya belajar dari negara RRC atau Malaysia yang mampu me-manage alat transport di negeri nya sendiri. Kelemahan terbesar Indonesia terhadap masalah ini disebabkan ketidakharmonisan antara teknologi dan industri yang berkembang. Ditambah lagi kebijakan yang tidak berpihak terhadap pengembangan industri lokal. Institusi penelitian dan pendidikan belum mendapat kepercayaan penuh untuk berperan dalam industri automotif nasional. Akibatnya penelitian dan pengembangan berjalan "mandeg" mengingat kedua unsur penting ini adalah "gudang"-nya ide dan SDM untuk pengelolaan industri nasional yang handal. Selain itu, melihat kondisi pemasaran Indonesia yang sulit, seharusnya antara pengembang teknologi dan pengelola bisnis berjalan selaras. Pemerintah pun harus turut serta menyelaraskan diri dengan membuat kebijakan yang memiliki keterpihakan pada pengembangan industri automotif dan manufaktur nasional. Jika memerlukan ikon contoh untuk masyarakat, dapat diusahakan dengan menciptakan mobil rakyat yang murah sehingga dapat digunakan dikantor-kantor pemerintah daerah. Suatu pengenalan yang baik untuk masyarakat. Berbicara kualitas dan kontrol, manufakturing yang dilakukan di lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan harus dikontrol dari segi kualitas sehingga memiliki keterjaminan dengan sertifikasi terhadap produk. Demikian pula dengan para engineer-nya. Untuk produk-produk impor, pemerintah harus membuat kualifikasi persyaratan tersendiri sehingga bisa mengontrol setiap produk yang masuk ke Indonesia dan tidak mematikan industri lokal. Membahas tentang peran pemerintah, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan teknologi nasional yang jelas. Akibatnya tidak ada konsistensi dalam manufakturing di Indonesia terutama untuk produksi dalam skala besar. Jika dikaitkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah, saat ini pemerintah membantu terbatas pada penelitian-penelitian, belum sampai pada pelaksanaan industri. Sepatutnya harus ada keterlibatan dari menteri-menteri pertambangan & energi, peindustrian, dan lembaga-lembaga terkait untuk duduk bersama membahas kebijakan yang berpihak untuk pengembangan industri nasional. (Sumber : Notulensi Roundtable Discussion ISATF 2005 Materi : "Automotive & Manufacture")