Institut Teknologi Bandung

Kegiatan ini merupakan kolaborasi SAPPK ITB dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Talkshow ini mengupas tantangan dalam membangun permukiman yang berkelanjutan dan inklusif di tengah laju urbanisasi yang semakin pesat.

Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. dari Urban Planning and Design Research Group, SAPPK ITB, memaparkan strategi penyediaan lahan untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan dengan judul "Land Preemption Right for Sustainable and Inclusive City Development".

Prof. Haryo menjelaskan bahwa pembangunan permukiman yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Untuk menciptakan kota yang inklusif, perlu adanya akses yang adil terhadap sumber daya dan fasilitas bagi semua lapisan masyarakat.

Beliau mengusung konsep "U-Develop", sebuah pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam revitalisasi kawasan kumuh. Beliau menyampaikan pentingnya "Preemption Right", yaitu hak pemerintah untuk membeli tanah sebelum dijual kepada pihak ketiga.

"Preemption Right dapat menjadi strategi efektif untuk memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur publik, perumahan terjangkau, dan ruang terbuka hijau," katanya.

Pembahasan mengenai "Preemption Right" menarik perhatian karena membuka peluang baru dalam mengatasi masalah pertanahan di Indonesia. Dengan penerapan hak ini, pemerintah dapat lebih mudah mendapatkan lahan di lokasi strategis untuk kepentingan publik, khususnya dalam rangka menyediakan hunian bagi MBR.

Webinar ini menjadi wadah yang strategis untuk berdiskusi dan menemukan solusi nyata dalam menghadapi tantangan pembangunan permukiman di Indonesia. Partisipan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pemangku kebijakan, tampak antusias dalam bertukar pikiran dan ide untuk membangun kota yang lebih baik di masa depan.

Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)